Liputan6.com, Jakarta - Para prajurit TNI AD di Papua
tepatnya di Puncak Jaya melakukan unjuk rasa. Mereka beraksi lantaran
ada uang tunjangan yang dipotong pimpinan mencapai Rp 500 ribu.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kolonel Inf Wuryanto mengakui adanya peristiwa itu. "Yang jelas, kejadian memang ada kejadian itu. Ada ketidakpuasan prajurit tentang adanya tunjangan ULP pada saat TMMD," jelas Wuryanto disela HUT Penerangan ke-42 TNI AD, di Gedung Kartika, Senen, Jakarta. Pusat, Selasa (13/1/2015).
Dia mengatakan, saat ini unsur pimpinan, yakni Komandan Kodim (Dandim) sudah dipanggil untuk menjelaskan peristiwa ini. Sebab, segala sesuatu harus dilakukan penyelidikan mendalam.
"Mungkin kurang penjelasan dari Dandim. Tapi ini semuanya masih dalam penyelidikan nanti akan disampaikan. Proses penyelidikan ini pasti transparan," ujar dia.
Wuryanto menegaskan, kasus ini langsung menjadi perhatian dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo. Dia ingin proses ini penyelidikan segera selesai agar masalah ini cepat selesai.
"Ini baru sekali. Belum pernah terjadi ini hal baru. Kita akan cek betul pimpinan langsung merespons karena hak-hak prajurit harus sampai pada prajurit. Itu yang selalu ditekankan Pak KSAD. Hak-hak prajurit harus sampai pada prajurit. Targetnya secepatnya, ini langsung direspon ya semoga ini segera selesai," tandas Wuryanto.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kolonel Inf Wuryanto mengakui adanya peristiwa itu. "Yang jelas, kejadian memang ada kejadian itu. Ada ketidakpuasan prajurit tentang adanya tunjangan ULP pada saat TMMD," jelas Wuryanto disela HUT Penerangan ke-42 TNI AD, di Gedung Kartika, Senen, Jakarta. Pusat, Selasa (13/1/2015).
Dia mengatakan, saat ini unsur pimpinan, yakni Komandan Kodim (Dandim) sudah dipanggil untuk menjelaskan peristiwa ini. Sebab, segala sesuatu harus dilakukan penyelidikan mendalam.
"Mungkin kurang penjelasan dari Dandim. Tapi ini semuanya masih dalam penyelidikan nanti akan disampaikan. Proses penyelidikan ini pasti transparan," ujar dia.
Wuryanto menegaskan, kasus ini langsung menjadi perhatian dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo. Dia ingin proses ini penyelidikan segera selesai agar masalah ini cepat selesai.
"Ini baru sekali. Belum pernah terjadi ini hal baru. Kita akan cek betul pimpinan langsung merespons karena hak-hak prajurit harus sampai pada prajurit. Itu yang selalu ditekankan Pak KSAD. Hak-hak prajurit harus sampai pada prajurit. Targetnya secepatnya, ini langsung direspon ya semoga ini segera selesai," tandas Wuryanto.
Tidak ada komentar